pustaka peradilan jilid XV

undang-undang dasar 1945 dalam pasal 33 (3) menyatakan: " bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

pustaka peradilan jilid V

Para calon pemimjam mengajukan permohonan kepada tim pinjaman komersial luar negeri untuk memperoleh persetujuan mencari peninjauan komersial luar negeri disertai bahan keterangan lengkap mengenai …

Pustaka peradilan jilid VII

di hubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkam salah tengtang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbitrase atau suatu majelis arbaritse dalam menye…

pustaka peradilan Jilid VIII

dalam hal hakim harus mempergunakan ketentuan undang-undang sematjam tersebut diatas, maka pertama-tama ia harus menetapkan arti istilah-stilah tersebut dan setelah itu berulah menentukan apakah pe…

pustaka peradilan jilid XI

Jaminan terhadap kepastian hak-hak tanah seperti yang di isyaratkan dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, ya…

Masalah pertanahan

Buku ini membahas tengtang aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pertanahan

Mediasi dan perdamaian

Ketika upaya damai gagal ditempuh, maka salah satu konsekuensi yang timbul adalah berlanjutnya suatu proses panjang dan bisa melelahkan yang kadang-kadang bergeser tujuan para pihak dalam mencari k…

Kompilasi hukum ekonomi syari'ah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus d…

Hukum keluarga dan peradilan keluarga di Indonesia

Hukum kekeluargaan dalam fiqih Islam di kenal dengan sebutan al-ahwal asy-syakhshiyah. A-ahwal mengandung arti keadaan sedangkan asy-syakhsiyyah bermakna pribadi/perorangan. Adapun menurut istilah …

Empat kasus sengketa perkawinan dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya

Sebagai suatu badan peradilan, berarti Peradilan Agama adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya, hal ini membawa konsekwensi bagi para Hakim untuk melaksanakan proses pemeriksaa…

Pelaksanaan penahanan dalam penyelesaian perkara jinayat di Nanggroe Aceh Dar…

Dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam ketiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan diberikan kewenangan oleh QanunNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Aca…

Laporan tahunan 2021 Mahkamah Agung RI : akselerasi perwujudan peradilan modern

Peradilan modern merupakan amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang implementasinya telah dimulai sejak peluncuran aplikasi e-courth pada tahun 2018 yang lalu. Saat …

Kompilasi aturan bidang teknis & manajemen perkara 2016

Kebijakan yang dikompilasikan dalam buku ini terkait dengan berbagai peraturan yang terkait dengan pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaharuan kedua fungsi ini menempati area utama…

Proses berperkara di Pengadilan Agama secara elektronik (dalam huruf braille)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-