Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pen…
Menurut ketentuan hukum Islam, setiap muslim berkewajiban tunduk kepada hukum perkawinan dan kewarisan Islam.Ketundukan ini sebagai bagian yang integral dari keimanan (akidah). Oleh karena itu impl…
Buku "Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999" karya Moch. Faisal Salam, SH., MH. membahas mekanisme penyelesaian sengketa antara Pegawai Neg…
Maraknya perbankan Islam (syari'ah) dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia Islam. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu: ulama, akademisi dan praktis…
Tegaknya hukum dari keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas suatu negara. Sementara Hakim merupakan figur sentral dalam p…
Sektor perbankan sekarang semakin memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencaku…
Buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan ini tak lain tak bukan adalah edisi kedua dari buku Esensi Hukum Bisnis yang ditulis oleh penulis yang sama. Perubahan judul dan rupa hanyalah penyesuaian saja de…
Hukum Bisnis merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Sekarang ini, dengan semakin b…
Dalam buku itu penulis telah menguraikan tentang per-juangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang tergabung dalam laskar-laskar, kemudian terbentuklah Tentara Nasional Indonesia. Setela…
Sejak tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kelahiran undang-undang tersebut telah membawa perubahan terhadap institusi Perseroa…
Di bidang Hukum Militer ini, Penulis telah menulis tiga buku yaitu: 1. Peradilan Militer Indonesia. 2. Hukum Acara Pidana Militer Indonesia. 3. Hukum Tata Usaha Peradilan Militer Indonesia…
MASIH ingat kasus Manulife? Penga-dilan Niaga Jakarta Pusat melalui putu-san tanggal 13 Juni 2002 mengabulkan permohonan PT Dharmala Sakti Sejah-tera untuk memailitkan PT Asuransi Jiwa Manulife. Ko…
Sejatinya, urusan tanah Indonesia diatur dalam UU Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang bersemangat nasionalis dan populis, mengutamakan manusia daripada korporasi dan mencegah kesenjangan dalam kepemilik…
Mengurus perizinan dan dokumen merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan gampang-gampang susah. Dikatakan gam-pang karena peraturan, persyaratan, dan prosedur perizinan pada dasarnya sudah diatur dal…
Penggunaan kaidah-kaidah hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, pada hakikatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan…
Salah satu upaya melakukan reformasi peradilan adalah dengan berbagai langkah yang bertujuan untuk meningkatkan martabat hakim, baik pada integritas moralnya maupun kualitas putusannya. Siapapun be…
Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu Sisminbakum) adalah sistem pelayanan jasa administrasi badan hukum yang dilakukan secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Adminis…
Buku ini membahas tentang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masalah-masalah yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perlindungan konsumen juga dibahas pada bu…