Mengenai kewenangan peradilan agama tengtang wasiat dan hibah ini cukuplah dengan menyatakan, bahwa kewenangan ini hanya bagi wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. wasiat dan hib…
Sistem hukum adalah meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitang atarsatu dengan yang lainnya, tersusun menurut rencana atau pola sebagai hasil…
Struktur UUD 45 banyak mengatur tentang organik (undang-undang organik), tanpa disertai arahan tertentu materi muatan harus diikuti atau di padomani. segala sesuatu diserahkan kepada secara penuh k…
Kekuasaan kehakiman dipegang oleh sebuah mahkamah agung (sebagai lembaga negeri) dan lain-lain badang kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: peradilan umum, peradilan agama, peradila…
Buku ini membahas tengtang aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pertanahan
Berdasarkan instruksi persiden repoblik indonesia Nomor 2 tahun 1980 tengtang bukti kewarganegaraan Repoblik Indonesia, pelaksanaan pemberian surat bukti kewarganegaraan Repoblik Indonesia kepada w…
meskipun ketentuan tengtang perdamaian telah ada, sebagaimana ditentukan dsalam pasal 130 HIR/154 RBg. Namun ketentuan tersebut belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, misalnya pada pasal 130 ayat…
Sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut diatas, maka ikahi juga berjuang untuk ditingkatkannya kesejahtraan para hakim dengan tuntutan berupa ada pangkat …
Sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut diatas, maka ikahi juga berjuang untuk ditingkatkannya kesejahtraan para hakim dengan tuntutan berupa ada pangkat …
Pada edisi ini, redaksi menggelar secara lengkap P.P. No. 24 tahun 1997 yang menggantikan P.P. No 10 tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah nasional. terbitnya P.P no. 24 / th 1997 ini,…
Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dibidang kesehatan masyarakat, baru-baru ini, pemerintah bersama DPRI, telah mengesahkan undang-undang baru No. 5 tahun 1997 tengtang pisikotropika. atu…
Adanya niat dan usaha IKAHA untuk melebur diri dan berintegritasi kedalam satu wilayah organisasi ini, patut di sambut dengan gembira, karena seperti kita ketahui para hakim, baik berasal dari pera…
Kandungan materi yang dimuat dalam undang-undang ini, selain mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan agama, juga memuat hukum agama, juga memuat hukum acara yang wajib diikuti dalam memeriksa per…
Sejak berdirinya BMN (Bombay Marchant Assosiation) tanggal 23 Januari 1947 telah memiliki tanah untuk gudang di pasar baru No. 10 di jakarta. pada tahun 1953 peruntukannya berubah menjadi sekolah G…
Menimbang bahwa permohonan kasasi/tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik yang timbul…
Putusan mahkamah agung RI menyangkut masalah konpetensi badan peradilan yang bersipat absolut. putusan ini digelar karena cukup menarik untuk menjadi bahan kajian bersama. persoalan juridisnya terl…
Keterangan saksi, di publik Penasihat hukum yang mengemukakan bahwa buku tersebut atau buku bajakan sebagaimana di terangkan parasaksi, kiranya tidak perlu lagi dipermasalahkan, dan fakta-fakta dal…
Menimbang bahwa namun demikian sesuai dengan yurispundensi yang sudah ada apabila ternyata putusan peradilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai kete…
Untuk memperoleh hakim agung yang dapat dan berdaya guna, maka perlu ditempuh prosedur pencalonan yang prakmatis dan dapat dipertanggung jawabkan demi kewibawaan MA. seperti di negeri belanda diman…
Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agam…