Menurut ketentuan pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolute Peradilan Tata usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Ne…
Buku ini ditulis dalam rangka memperingati 130 tahun Peradilan Agama, hadir di hadapan para pembaca merupakan paparan tentang langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkama…
Sejak tanggal 29 Desember 1989 saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal jurusita dan penyitaan adalah merupakan hal baru bagi Pengadilan Agama. Mengingat ha…
Untuk pencapaian perlindungan hak-hak azasi manusia, maka para penenagk hukum, tidak terkecuali hakim, sebagai salah satu aparat, perlu terus ditingkatkan kualitasnya, kemampuan profesional dan ked…
Buku ini memuat putusan Mahkamah Agung RI tentang peradilan Agama yang menurut sistim hukum di Indonesia bahwa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi MA ) merupakan salah satu sumber hukum positif b…
putusan tingkat kasasi dari mahkamah agung mempunyai arti yang sangat penting dalam penerapan dan pengembangan hukum melalui putusan-putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. sebagai yurisptu…
Tidak banyak yang tahu, peradilan agama yang terdiri dari 29 pengadilan tingkat banding dan 359 pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia ternyata memiliki sederet prestasi yang layak dibangg…
Beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MA RI) turut berperan meningkatkan kemudahakan berusaha (easy of doing business) di Indonesia. Realisasinya adalah, MA telah menerbitkan…
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pelaksanaan Tu…
Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., mengatakan bahwa sistem R.Bg. dan HIR mengharuskan Hakim untuk aktif dari awal hingga akhir, agar pemeriksaan perkara dapat berjalan baik dan teratur. Misalnya dengan me…
Hukum menjadi kaidah tertinggi yang harus diikuti dalam melakukan interaksi sosial. Hukum berkembang seiring dengan peradaban suatu bangsa yang dipengaruhi kondiisi sosial dan filosofis. Hukum meme…
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa da…
Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da…
Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil d…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan tonggak hukum dan eksistensi dalam perkembangan Perpustakaan.
Sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas semua permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar …
Dewasa ini, sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, serta harta terpendam, tetapi juga meliputi zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, …
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia pemerintah Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang penanganan permasalahan fakir miskin d…