Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2015

Pengumpulan Putusan

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2000-…

Surat edaran dan peraturan mahkamah agung mulai tahun 2000-2015

Eksekusi jaminan hak tanggungan syariah

Penelitian ini ingin mengungkap apakah permohonan eksekusi hak tanggungan syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, bagaimana proses eksekusinya, dan apakah di pengaidlan agama sudah ada …

Urgensi penganturan (Ius constituendum) eksekutabilitas utusan TUN yang telah…

Pengaturan mengenai eksekutabilitas dan/atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai uang pa…

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan I…

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditandai dengan semakin berkembangnya industri sektor industri berkembang seiring dengan dinamika pembangunan yang terus terpacu dengan dinamika pertumbuhan masyarakat…

Serial dasar-dasar Islam : menjaga aqidah, beribadah sesuai fiqih, dan berhia…

Islam agama yang sempurna. Di desain oleh Allah untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia akhir zaman, tak terkecuali. Dengan menyelaminya kita akan mengetahui bahwa Islam memiliki konsep yang …

Produktivitas praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perdata : terintegra…

Penelitian tentang produktivitas praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perdata diilhami oleh prosedur praktik mediasi untuk merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, ya…

Analisis aktualitasi nilai-nilai aneka pasca diklat prajabatan pola baru dan …

Berdasarkan DIPA 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian tentang …

Implementasi small claim court dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di …

Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah melakukan berbagai upaya untuk mempersingkat waktu proses penyelessian perkara diantaranya dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 te…

Penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang kepanit…

Aspek pembaharuan yang diarahkan dan diwujudkan oleh Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah pemisahansecara tegas struktur Kesekretariatan dan Kepaniteraan pengadilan. Pemisahan ini ditujukan untuk penyer…

Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sede…

Sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana pada tahun 2015, maka sampai saat ini mekanisme gugatan sederhana telah b…

Pelaksanaan akreditasi penjamin mutu dalam kaitannya dengan kepuasan masyarak…

Kriteria penilaian dalam program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) tersebut disesuaikan dengan 7 area Court Excellent dan 8 Area Reformasi Biro…

Kriteria itikad tidak baik dalam sengketa merek terkenal melalui putusan peng…

Salah satu isu mendasar yang menjadi perdebatan dalam sengketa merek menyangkut tentang bagaimana menentukan ada tidaknya "itikad tidak baik" dalam melakukan suatu tindakan pendomplengan terhadap m…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 5…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pen…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia se…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengajukan Rancangan undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me…

Anotasi undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-