Produktivitas praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perdata : terintegra…

Penelitian tentang produktivitas praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perdata diilhami oleh prosedur praktik mediasi untuk merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, ya…

Analisis aktualitasi nilai-nilai aneka pasca diklat prajabatan pola baru dan …

Berdasarkan DIPA 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian tentang …

Implementasi small claim court dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di …

Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah melakukan berbagai upaya untuk mempersingkat waktu proses penyelessian perkara diantaranya dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 te…

Penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang kepanit…

Aspek pembaharuan yang diarahkan dan diwujudkan oleh Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah pemisahansecara tegas struktur Kesekretariatan dan Kepaniteraan pengadilan. Pemisahan ini ditujukan untuk penyer…

Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sede…

Sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana pada tahun 2015, maka sampai saat ini mekanisme gugatan sederhana telah b…

Pelaksanaan akreditasi penjamin mutu dalam kaitannya dengan kepuasan masyarak…

Kriteria penilaian dalam program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) tersebut disesuaikan dengan 7 area Court Excellent dan 8 Area Reformasi Biro…

Kriteria itikad tidak baik dalam sengketa merek terkenal melalui putusan peng…

Salah satu isu mendasar yang menjadi perdebatan dalam sengketa merek menyangkut tentang bagaimana menentukan ada tidaknya "itikad tidak baik" dalam melakukan suatu tindakan pendomplengan terhadap m…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 5…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pen…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia se…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengajukan Rancangan undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me…

Anotasi undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 7…

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekauatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada …

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwaki…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI No. 8 T…

Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pem…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 200…

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di ba…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 21 Tahun 200…

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua s…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 13 Tahun 200…

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pem…