Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dibidang kesehatan masyarakat, baru-baru ini, pemerintah bersama DPRI, telah mengesahkan undang-undang baru No. 5 tahun 1997 tengtang pisikotropika. atu…
Pada edisi ini, redaksi menggelar secara lengkap P.P. No. 24 tahun 1997 yang menggantikan P.P. No 10 tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah nasional. terbitnya P.P no. 24 / th 1997 ini,…
Sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut diatas, maka ikahi juga berjuang untuk ditingkatkannya kesejahtraan para hakim dengan tuntutan berupa ada pangkat …
Sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut diatas, maka ikahi juga berjuang untuk ditingkatkannya kesejahtraan para hakim dengan tuntutan berupa ada pangkat …
meskipun ketentuan tengtang perdamaian telah ada, sebagaimana ditentukan dsalam pasal 130 HIR/154 RBg. Namun ketentuan tersebut belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, misalnya pada pasal 130 ayat…
Berdasarkan instruksi persiden repoblik indonesia Nomor 2 tahun 1980 tengtang bukti kewarganegaraan Repoblik Indonesia, pelaksanaan pemberian surat bukti kewarganegaraan Repoblik Indonesia kepada w…
Buku ini membahas tengtang aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pertanahan
Kekuasaan kehakiman dipegang oleh sebuah mahkamah agung (sebagai lembaga negeri) dan lain-lain badang kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: peradilan umum, peradilan agama, peradila…
Struktur UUD 45 banyak mengatur tentang organik (undang-undang organik), tanpa disertai arahan tertentu materi muatan harus diikuti atau di padomani. segala sesuatu diserahkan kepada secara penuh k…
Sistem hukum adalah meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitang atarsatu dengan yang lainnya, tersusun menurut rencana atau pola sebagai hasil…
Mengenai kewenangan peradilan agama tengtang wasiat dan hibah ini cukuplah dengan menyatakan, bahwa kewenangan ini hanya bagi wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. wasiat dan hib…
Jaminan terhadap kepastian hak-hak tanah seperti yang di isyaratkan dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, ya…
dalam hal hakim harus mempergunakan ketentuan undang-undang sematjam tersebut diatas, maka pertama-tama ia harus menetapkan arti istilah-stilah tersebut dan setelah itu berulah menentukan apakah pe…
di hubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkam salah tengtang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbitrase atau suatu majelis arbaritse dalam menye…
Para calon pemimjam mengajukan permohonan kepada tim pinjaman komersial luar negeri untuk memperoleh persetujuan mencari peninjauan komersial luar negeri disertai bahan keterangan lengkap mengenai …
memandang undang-undang keluarga islam Brunei yang terdapat dalam akta majlis dan mahkamah kadi panggil 77 adalah mempunyai beberapa kekurangan di samping terdapatnya lakukan undang-undang, maka se…
politik hukum Negara Repoblik Indonesia yang didasari pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. dengan berpangkal dengan teori Friederic…
sesuai semangat teori pemisahan kekuasaan, orang membayangkan bahwa fungsi legislatif dari kekuasaan suatu negara dapat dikaitkan dengan lembaga perlamen. padahal sebenarnya yang dimaksud fungsi le…
mengenai saksi dijumpai perbedaan visi dan pendapat di kalangan hakim pengadilan agama, khususnya dalam perkara perceraian. ada kretirium-kreterium tertentu untuk menerima keterangan saksi dipersid…
kloning adalah suatu proses pembuatan klon yaitu sekelompok sel-sel yang identik, yang dibuat tanpa melalui perkawinan (asexual). perbanyak sel tanpa perkawinan terjadi secara alamiah pada sel-sel …