Text

Urgensi penganturan (Ius constituendum) eksekutabilitas utusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjamin kepatuhan Pejabat TUN

---

Pengaturan mengenai eksekutabilitas dan/atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai uang paksa atau sanksi administrasi mupun diatur didalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada saat ini RUU tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan dan penghinaan di luar Pengadilan yang telah diajukan kepada DPR menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi perintah pengadilan tanpa alasan yang sah yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000.- (seratus juta rupiah).

---

Ketersediaan

0054

342.0664 IND u

Perpustakaan PTA Makassar/rak-81 (36)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0664 TRI u

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI., 2015

Deskripsi Fisik

xii, 102 hlm ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Klasifikasi

342.0664

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum Tata Usaha Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar