Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Yurisprudensi Peradilan Agama dalam bidang harta bersama

Text

Yurisprudensi Peradilan Agama dalam bidang harta bersama

Abdul Manaf - Nama Orang;

Pasal 49 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) mengamanatkan bahwa penyelesaian harta bersama menjadi yurisdiksi peradilan agama. Setelah yurisdiksi itu diimplementasikan, tidak sedikit produk peradilan agama dalam bidang tersebut dikeluarkan, dan beberapa diantaranya seperti yang termuat dalam buku ini. Muatan produk tersebut telah secara konsisten diperpegangi lembaga peradilan agama sehingga dengan demikian produk dimaksud dapat dikatakan telah menjadi yurisprudensi , dan sebagaimana diketahui bahwa yurisprudensi merupakan salah satu hukum. Menurut M. Yahya Harahap , keguanaan yurisprudensi dalam pembangunan hukum adalah pertama, untuk menegakkan terwujudnya hukum standar. Kemungkinan kekokosngan, ketidakjelasan, dan kelemahan hukum positif yang tertuang dalam kodifikasi dapat disempurnakan oleh hakim melalui penafsiran undang-undang di saat mengadili kasus tertentu secara konkrit. Kedua, untuk menciptakan keseragaman landasan dan persepsi hukum. Bila telah terwujud standar hukum dalam kasus tertentu melalui judge made law, maka hal itu akan berdampak positif bgagi terwujudnya keseragaman landasan dan persepsi hukum untuk semua kalangan. Ketiga, untuk mencipatakan kepastian penegakan hukum. Dengan telah standar hukum yang berdaya mewujudkan keseragaman landasan dan persepsi hukum, secara langsung akan berdampak positif bagi terciptanya kepastian penegakan hukum, karena dalam menghadapi kasus yang hampir sama, semua pihak akan merujuk kepada standar hukum yang sama pula, yang telah diciptakan melalui judge made law. Keempat untuk mencegah terjadinya putusan yang berdisparitas. Apabila suatu putusan telah diterima sebagai standar hukum mengenai kausus yang hampir sama dan terhadapnya para praktisi telah menjadikannya sebagai rujukan, maka akan terwujud suatu kepastian dalam penegakkan hukum.


Ketersediaan
YPB201001-2X4.6 ABD yPerpustakaan PTA MakassarTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2X4.6 ABD y
Penerbit
Bandung : Mandar Maju., 2010
Deskripsi Fisik
xv, 531 hlm. ; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-538-329-1
Klasifikasi
2X4.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subjek
PENGADILAN AGAMA
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Tautan Website

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Perpustakaan Mahkamah Agung R.I

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tentang Kami

Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar hadir untuk memenuhi kebutuhan buku para pembaca. Kami memberikan informasi terhadap ketersediaan buku untuk anggota kami seperti buku ilmiah, jurnal, makalah, majalah, e-book serta karya-karya lainnya. Non anggota perpustakaan juga dapat menikmati layanan koleksi e-book kami secara mudah

Pengunjung

Flag Counter
Download Aplikasi Perpustakaan PTA Makassar
APK Perpustakaan

© 2025 - Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. All Rights Reserved.

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik