Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar pemerintah daerah | Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar pemerintah daerah

Text

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar pemerintah daerah

Muhammad Zaky Albana - Nama Orang;

Menurut ketentuan pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolute Peradilan Tata usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dan yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

Ketersediaan

KEW201600-1 Perpustakaan PTA Makassar/rak-74 Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 342.06 IND k
Penerbit: Jakarta : Mahkamah Agung R.I.., 2016
Deskripsi Fisik: x, 151 hlm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 342.06
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Hukum Tata Usaha Negara
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar