Surat edaran dan peraturan mahkamah agung mulai tahun 2000-2015
Pengumpulan Putusan
Sertifikasi Hakim Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan prasyarat utama bagi para hakim untuk menegakkan hukum lingkungan yang selama ini acapkali terkendala pada faktor-faktor pembuktiannya. …
Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatbelakangi adanya realitas sosial dimana Pengadilan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya…
Memahami Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Menganalisa Pengaruh Putusan Uji Materil Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Penyelesaian masalah atau sengketa melalui perdamaian secara sosiologi juga sudah menjadi budaya masyarakat atau bangsa Indonesia. Berdasarkan kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berl…
Bisa Memanfaatkan Teknologi yang ada dan Bisa Menggunakan Sebaik Mungkin
Mendalami Bagaimana Putusan Jaksa Penuntut Umum
Menemukan Hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis sengketa pemilihan kepala daerah dan mendorong agar dilahirkan kebijakan legislasi baru yang bisa memberikan manfaat sudut teoritis dan praktisi
Eksistensi dan Pengimplementasian Hakim Sebagai Pejabat Negara
Mengkaji Hukum dan Uji Materil Mengenai Peraturan Desa
Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khususdan luar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua poten…
Pembaharuan Implementasi Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi Pada Lingkungan Pengadilan
Mengkaii Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan dan Evaluasi Penyelenggaraanya
Lingkungan Peradilan Militer belum sepenuhnya berada di bawah satu atap Mahkamah Agung dikarenakan sejarah latar belakang pembentukan organisasi Peradilan Militer berada dibawah Markas Besar Tentar…
Penyelesaian Sengketa Pertahanan di Indonesia dan Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Pertahanan di Indonesia
Perbuatan Contempt Of count dan Eksistensi Substansinya
Mengupayakan Optimalisasi Peran Kehumasan Untuk Meningkatkan Wibawa Mahkamah Agung dan Menunjukan Eksistensi Kehumasan di Mahkamah Agung
Membahas Bagaimana Keterbatasan dan Penyusunan Ketentuan Pasal 67 Huruf F UU no 14 Tentang 1985 jo UU no 5 Tahun 1994 jo UU no 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung