Penafsiran Pasal 67 Huruf F UU Mahkaman Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 210 hlm, 22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 IND p

Pedoman Perilaku (code of conduct)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 192 hlm 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 IND p

Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim

Edisi

Herki Anrtani Richimiani

ISBN/ISSN

978-602-73347-0-0

Deskripsi Fisik

xviiii,486 hlm 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 IND k

Pedoman perilaku hakim (code of conduct) kode etik hakim dan makalah berkaitan

Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip rule of law dan kemandirian kekuasaan kehakiman juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam men…

Buku pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama

Tata kerja kepaniteraan pengadilan agama telah di tetapkan dalam pola pembinaan pengadilan administrasi kepaniteraan sebagaimana tersebut dalam keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/I/1991 …

Himpunan Putusan Perkara Kasasi Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,624 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IND m

POTRET PROFESIONALISME HAKIM DALAM PUTUSAN

Edisi

IRMA HIDAYANA

ISBN/ISSN

978-979-18401-2-5

Deskripsi Fisik

iii,172 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 POT

hukum hakim dan keadilan tuhan kumpulan catatan hukum dan peradilan di indonesia

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-561-338-3

Deskripsi Fisik

ixx, 188 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 bIS. h

Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan

peradilan sebagaii lembaga supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan, semestinyalah tidak memihak dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat. karena i…

Eksistensi dan dinamika pembaharuan kesekretariatan dan kepaniteraan peradilan

Mahkamah Agung mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi organisasi termasuk bagi badan peradilan di bawahnya. Karena, telah teridentifikasi adanya kebutuhan bagi organisasi untuk l…

Peran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam mewujudkan peradilan …

informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diipretensi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. informasi berarti data yang telah dibentuk kedalam suatu format…

Eksistensi doktrin kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dalam praktek pe…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-5700-15-6

Deskripsi Fisik

xiv, 124 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347 GIL e

Pelaksanaan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan

bantuan hukum artikan sebagai jasa hukum yang khasus diberikan pada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secra cuma-cuma, baik diulur maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata us…

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 IND p

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 IND p

Himpunan kebijakan Mahkamah AGung RI Tahun 2017

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IND h

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negaa Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaga…

Analisis aktualisasi nilai-nilai aneka pasca diklat prajabatan pola baru dan …

Menurut Lembaga Administrasi Negara, aktualisasi nilai-nilai dasar diawali dengan penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, yang akan menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan Ranca…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 24 Tahun 201…

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 13 Tahun 200…

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pem…