Kriteria itikad tidak baik dalam sengketa merek terkenal melalui putusan peng…

Salah satu isu mendasar yang menjadi perdebatan dalam sengketa merek menyangkut tentang bagaimana menentukan ada tidaknya "itikad tidak baik" dalam melakukan suatu tindakan pendomplengan terhadap m…

Eksistensi dan dinamika pembaharuan kesekretariatan dan kepaniteraan peradilan

Mahkamah Agung mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi organisasi termasuk bagi badan peradilan di bawahnya. Karena, telah teridentifikasi adanya kebutuhan bagi organisasi untuk l…

Pengkajian tentang penyelesaian sengketa TUN melalui perdamaian : dalam persp…

Penyelesaian masalah atau sengketa melalui perdamaian secara sosiologi juga sudah menjadi budaya masyarakat atau bangsa Indonesia. Berdasarkan kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berl…

Titik singgung kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan…

Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena…

Pelaksanaan akreditasi penjamin mutu dalam kaitannya dengan kepuasan masyarak…

Kriteria penilaian dalam program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) tersebut disesuaikan dengan 7 area Court Excellent dan 8 Area Reformasi Biro…

Urgensi penganturan (Ius constituendum) eksekutabilitas utusan TUN yang telah…

Pengaturan mengenai eksekutabilitas dan/atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai uang pa…

Analisis aktualisasi nilai-nilai aneka pasca diklat prajabatan pola baru dan …

Menurut Lembaga Administrasi Negara, aktualisasi nilai-nilai dasar diawali dengan penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, yang akan menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan Ranca…

Penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang kepanit…

Aspek pembaharuan yang diarahkan dan diwujudkan oleh Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah pemisahansecara tegas struktur Kesekretariatan dan Kepaniteraan pengadilan. Pemisahan ini ditujukan untuk penyer…

Makna '' sifat melawan hukum" dalam perkara pidana korupsi (kajian tentang pu…

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang memuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak …

Interpretasi tentang makna dan kedudukan '' open bare orde'' terkait dengan p…

Pengertian kepentingan umum (open bare orde) yang tercantum dalam penjelsan pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usa…

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa batas wila…

Menurut ketentuan pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolute Peradilan Tata usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Ne…

Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sede…

Sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana pada tahun 2015, maka sampai saat ini mekanisme gugatan sederhana telah b…

Peningkatan kualitas jabatan kepaniteraan dalam sistem peradilan

Mengembang tugas dan fungsi kepaniteraan di pengadilan, bagi sebagian masyarakat dipandang sebatas mendampingi hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Padahal tugas seoran…

Pengkajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penunt…

Pada umumnya putusan pemidanaan yang di bawah atau melebihi tuntutan itu masih berada dalam batasan dari dakwaan, atau dikatakan tidak keluar dari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Di dalam KU…

Analisa yurisprudensi kerapatan QADHI besar sebelum tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii,212 hlm 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.3 IND a

Buku himpunan petunjuk judicieel peradilan agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii,107 hlm 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.3 IND b

Susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii,93 hlm 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.3 IND k

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata (bagian 7) : tentang penyitaan, eksekusi, d…

Betapa pentingnya himpunan yurisprudensi bagi kelengkapan buku Praktik Hukum Acara Perdata : tata cara dan proses persidangan ialah karena yurisprudensi adalah sumber hukum yang timbul dari putusan…

Kompilasi hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas semua permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar …

Strategi dan teknik korupsi : mengetahui untuk mencegah

Buku yang berjudul Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah yang ada di hadapan pembaca ini tidak dimaksudkan untuk mengajak para pembaca menjadi koruptor. Melainkan tujuannya adalah …