Jaminan terhadap kepastian hak-hak tanah seperti yang di isyaratkan dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, ya…
Buku ini membahas tengtang aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pertanahan
Ketika upaya damai gagal ditempuh, maka salah satu konsekuensi yang timbul adalah berlanjutnya suatu proses panjang dan bisa melelahkan yang kadang-kadang bergeser tujuan para pihak dalam mencari k…
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus d…
Pada tahun 2012, Peradilan Agama telah menginjak usia yang ke 130 tahun. Usia ini bagi sebuah institusi tergolong sudah sangat tua. Bahkan telah melampaui batas-batas kematangan. Karenanya wajar ji…
Hukum kekeluargaan dalam fiqih Islam di kenal dengan sebutan al-ahwal asy-syakhshiyah. A-ahwal mengandung arti keadaan sedangkan asy-syakhsiyyah bermakna pribadi/perorangan. Adapun menurut istilah …
Sebagai suatu badan peradilan, berarti Peradilan Agama adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya, hal ini membawa konsekwensi bagi para Hakim untuk melaksanakan proses pemeriksaa…
Dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam ketiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan diberikan kewenangan oleh QanunNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Aca…
Peradilan modern merupakan amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang implementasinya telah dimulai sejak peluncuran aplikasi e-courth pada tahun 2018 yang lalu. Saat …
Kebijakan yang dikompilasikan dalam buku ini terkait dengan berbagai peraturan yang terkait dengan pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaharuan kedua fungsi ini menempati area utama…