Konsepsi ideal Mahkamah Agung : redifinisi peran dan fungsi Mahkamah Agung un…

Dalam buku ini penulis memaparkan secara jelas sosok Mahkamah Agung yang ada selama ini dan mengkritisinya secara tajam. Penulis kemudian menawarkan sebuah konsepsi baru Mahkamah Agung yang ideal u…

Penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengadilan administrasi kepanite…

dalam duni peradilan hal yang di kemukakan disebut dengan COURT OF LAW. ciri-ciri dari court of law adalah hukum acara dan minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan adm…

Tata laksana pengawasan peradilan (buku IV)

Sudah sejak lama dirasakan kebutuhan suatu pedoman baku dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Untuk keperluan itu, pada tahun 2004 Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan M…

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii,983 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6 IND h

Proses berperkara di Pengadilan Agama secara elektronik (dalam huruf braille)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6 IND p

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II (1997)

Buku pedoman ini terdiri dari 2 buku. Buku I mengatur tentang apa yang harus dilakukan pejabat Pengadilan dalam tugasnya yakni mengenai what to do yang memuat tentang pembagian tugas (job discripti…

Kompilasi aturan bidang teknis & manajemen perkara 2016

Kebijakan yang dikompilasikan dalam buku ini terkait dengan berbagai peraturan yang terkait dengan pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaharuan kedua fungsi ini menempati area utama…

Kompilasi aturan bidang teknis dan manajemen perkara tahun 2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

X, 175 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IND k

Laporan tahunan 2021 Mahkamah Agung RI : akselerasi perwujudan peradilan modern

Peradilan modern merupakan amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang implementasinya telah dimulai sejak peluncuran aplikasi e-courth pada tahun 2018 yang lalu. Saat …

Interpretasi tentang makna dan kedudukan '' open bare orde'' terkait dengan p…

Pengertian kepentingan umum (open bare orde) yang tercantum dalam penjelsan pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usa…

Pengkajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penunt…

Pada umumnya putusan pemidanaan yang di bawah atau melebihi tuntutan itu masih berada dalam batasan dari dakwaan, atau dikatakan tidak keluar dari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Di dalam KU…

Kompilasi hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas semua permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar …

Kompilasi hukum ekonomi syari'ah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus d…

Himpunan peraturan perundang undang,kepailitan dan penundaan kewajiban pembay…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166 hlm 22x15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IND h

Himpunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pemerik…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 IND h

Himpunan peraturan perundang-Undangan UU RI Nomor 23 tahun 2004 penghapusan k…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur hal ikhwal dalam Penghapusan, Pencegahan, Perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mengatur secara spesifik tindak k…

Kompilasi hukum ekonomi syariah

Pranata ekonomi syari'ah telah berjalan di masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kegiatan keuangan yang dikelola oleh bank maupun non bank. Oleh karena itu, regulasi mengenai perbankan s…

Pelaksanaan penahanan dalam penyelesaian perkara jinayat di Nanggroe Aceh Dar…

Dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam ketiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan diberikan kewenangan oleh QanunNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Aca…

Mediasi dan perdamaian

Ketika upaya damai gagal ditempuh, maka salah satu konsekuensi yang timbul adalah berlanjutnya suatu proses panjang dan bisa melelahkan yang kadang-kadang bergeser tujuan para pihak dalam mencari k…

Empat kasus sengketa perkawinan dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya

Sebagai suatu badan peradilan, berarti Peradilan Agama adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya, hal ini membawa konsekwensi bagi para Hakim untuk melaksanakan proses pemeriksaa…