kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
penguasaan terhadap masalah-masalah kejurusitaan menjadi sebuah keharusan karena di dalam prakteknya jurusita/jurusita penggati selalu dihadapkan ada kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tugas ter…
Buku ini dinamakan buku II yaitu padoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat bangding, serta lampiran-lampiran formulir yang berlaku disetiap lingkungan…
pelaksanaan eksekusi putusan peradilan agama yang amarnya berisi akta van danding antara para pihak, berarti putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela, sedangkan apabila salah satu pihak ingkar…
Tuntutan masyarakat terhadap percepatan penyelesaian perkara dan tersedianya informasi yang cepat dan akurat, maka perlu didukung dengan sistem yang berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknol…
Badan Peradilan Agama yang berperan melaksanakan dan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud oleh Undang-Undang dasar 1945 yang telah dihjabarkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970…
Buku "Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012 - 30 April 2020" merupakan buku himpunan kebijakan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan…
dalam upaya menopang fungsi mahkamah syar'iyah sifat-sifat keumaroan dalam diri ulama sangat penting. para ulama hendaknya menjadi benteng yang kokoh untuk memelihara silaturrahmi, memelihara persa…
Sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas semua permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar …
Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan tonggak hukum dan eksistensi dalam perkembangan Perpustakaan.
Untuk pencapaian perlindungan hak-hak azasi manusia, maka para penenagk hukum, tidak terkecuali hakim, sebagai salah satu aparat, perlu terus ditingkatkan kualitasnya, kemampuan profesional dan ked…