Buku kompilasi ini memuat kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kurun waktu kurun 1951 hingga 1978. Dokumen ini menyajikan be…
Buku ini merupakan kompilasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang politik yang diterbitkan pada masa awal reformasi 1999, periode transisi penting dari Orde Baru menuju sistem dem…
Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian tentang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Buku 5 merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepegawaian yang berkaitan dengan pe…
buku ini merupaka pada tahap pertama metode membuat putusan, terutama ditunjukka kepada para hakim muda, dengan harapan agar mereka dapat memberi pengabdian mereka yang sebaik-baiknya di bidang per…
Buku "Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012 - 30 April 2020" merupakan buku himpunan kebijakan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan…
Buku ini disajikan pada hakikatnya mencakup tiga komponen, yaitu tentang, sekitar Peradilan Agama sekilas Hukum Acara Perdata, Tanya jawab masalah Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm…
Tersedianya acuan bagi aparat peradilan agama dalam pengelolaan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata agama mulai dari proses penerimaan perkara, pemberkasan dan pengiriman b…
Berisi tentang padoman putusan perkara kasasi perdata agama Mahkamah Agung RI,
Saat ini, Mahkamah Agung terus melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana IT serta menyiapkan ketersedian SDM yang andal guna mempercepat terwujudnya peradian yang modern. Mcovid-19 pada awa…
Kebijakan yang dikompilasikan daam buku ini terkait dengan berbagai peraturan yang terkait dengan pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaharuan kedua fungsi ini menempati area utama …
Kebijakan yang dikompilasikan dalam buku ini terkait dengan berbagai peraturan yang terkait dengan pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaharuan kedua fungsi ini menempati area utama…
Peradilan modern merupakan amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang implementasinya telah dimulai sejak peluncuran aplikasi e-courth pada tahun 2018 yang lalu. Saat …
Dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam ketiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan diberikan kewenangan oleh QanunNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Aca…
Sebagai suatu badan peradilan, berarti Peradilan Agama adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya, hal ini membawa konsekwensi bagi para Hakim untuk melaksanakan proses pemeriksaa…