Peraturan perundang-undangan produk Departemen Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 594 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 IND p

Peraturan Perundang-undangan kehidupan beragama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

353.3 IND p

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi A…

pengadilan agama telah mengalami perjalanan panjang, bahkan sidah ada sejak islam memasuki bumi Nusantara ini dan diangkat sebagai lembaga Pengadilan Negara oleh kolonialisme Belanda. pembentukan p…

Himpunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pemerik…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 IND h

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang partai politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 IND h

Himpunan Peraturan Kepegawaian Tentang Gaji Baru PNS,TNI/POLRI,Hakim dan Pens…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.12 HIM

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 Tahun 2003 tentang petun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.598 IND k

Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama

buku ini di isi dengan berbagai undang-undang yang mengatur tengtang pengadilan agama seperti, tentang susunan dan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 1 s/d pasal 103. dan sebagainya.

Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung Di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret …

Buku "Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012 - 30 April 2020" merupakan buku himpunan kebijakan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan…

Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung Di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret …

Buku "Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012 - 30 April 2020" merupakan buku himpunan kebijakan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan…

Peranan Perma & Sema Mengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Peradilan Yang…

Ide menginovasi sistematika penyusunan dan pencarian PERMA dan SEMA secara cepat, tepat menggunakan metode kronologis, tematis, dan indeksis tersebut, telah lama muncul saat penyusun masih bertugas…

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B…

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan p…

Undang-Undang Perbendaharaan Negara ( UU No. 1 Th 2004)

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional. terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-…

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana…

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh negara manapun karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun realita pada saat …

Undang- Undang RI. No. 15 th. 2002 Dan Undang- Undang RI. No. 25 th. 2003 Ten…

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme. Pada tataran int…

Undang- Undang Baru Di Bidang Politik Serta Peraturan Peraturan Pelaksanaannya

Dalam satu paket buku ini sebanyak 5 (lima) Rancangan Undang-Undang mengenai pembangunan di bidang politik, yang mana telah disahkan oleh pemerintah, dengan ini Pustaka Tinta Mas ikut berpartisipas…

Undang- Undang Kepegawaian 1999

Penyelenggaraan tugas pemerintahan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Prestasi kerja yang tinggi atau profesionalisme serta me…

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan menjadi undang-undang tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini yang disebut Notaris ada…

Permendagri No. 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Undang-Undang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

388 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348 PER

Himpunan Undang-Undang Tentang Uang

Kumpulan berbagai perundangan tentang uang yang mencakup kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; sanksi pidana dan sanksi administratif; menunda transaksi; kewenangan kepada penyidik tindak pid…