eksitensi doktrin kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewah dalam praktek pe…

Hak-hak stimewah dan kekebalan diplomatik pada awalnya dimunculkan untuk memberikan perlindungan kepada perwakilan negara agar dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam hubungan internasion…

petunjuk pelaksanaan pengadilan perikanan

dengan diterbitkannya buku ini diharapkan adanya keseragaman di dalam pemahaman sehingga penyelesaian perkara tindak pidana perikanan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu sebagaimana di …

penitra pengadilan tugas, fungsi dan tanggungjawab

pada hakikatnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini kemungkinan terjadi penyimpangan.

Menu sarapan warga Peradilan Agama

Buku yang berjudul "Menu Sarapan Warga Peradilan Agama" ini merupakan kumpulan berita pilihan dari berita-berita yang ada pada menu Seputar Ditjen di www.badilag.net. Menu tersebut berisi berita-be…

bacalah ! putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian

sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang bahwa salah satu asas undang-undang nomor 1 tahun 1974 (tentang perwakilan) adalah mempersulit perencanaan. selama ini, perencanaan sering dipe…

yurispundensi peradilan agama dalam bidang harta bersama

peradilan agama (UUPA) mengamanatkan bahwa penyelesaian penyelesaian harta bersama menjadi yurisdiksi agama, setelah yurisdik itu di implementasikan, tidak sedikit peradilan agama dalam bidang ters…

Otomasi manajemen kepegawaian Peradilan Agama

Episodenya perkembangan teknologi informasi dalam dekade terakhir ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya seperti halnya mengguna…

Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama

himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama merupaka buku yang di buat untuk memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang di berlakukan di peradilan agama yang di bu…

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di indonesia (dengan lapiran …

mengingat hakikatnya yang sangat erat dengan undang-undang No. 7 tahun 1989 dan kompilasi hukum islam maka kami perlu untuk melampirkannya dalam suatu himpunan seperti yang kita saksikan ini.

Kepaniteraan Peradilan Agama

Selain hakim, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Ketidak cakapan panitera maup…

Eksekusi putusan perkara akad murabahaha

Konsep jual beli model murabahah dalam sistem ekonomi modern di Indonesia baru muncul sejak 2008 tepatnya setelah lahirnya UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Sebagai suatu model kont…

Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989

Sejarah perundang-undangan Indonesia mencatat lagi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini telah masu…

pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

buku ini di namakan revisi buku II dan seiring dengan selesainya pula proses satu atap di mahkamah agung RI, maka saya menaruh harapan yang sebesar-besarnya agar dapat melaksanakan tugas sehari-ha…

pedoman format berita acara sidang dan putusan pengadilan agama/Mahkamah Syar…

terbitnya standar padoman format berita cerita sidang (BAS) dan format putusan pengadilan agama/ mahkamah syariyah bertujuan agar para aparatur di lingkungan peradilan agama memiliki standar dan ku…

Penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengadilan administrasi kepanite…

dalam duni peradilan hal yang di kemukakan disebut dengan COURT OF LAW. ciri-ciri dari court of law adalah hukum acara dan minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan adm…

buku revisi pengadilan agama medan kelas I-A

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembaharuan hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di ind…

reformasi hukum di bidang lembaga hukum menyeruak dalam penerapan sistem peradilan suatu atap di indonesia yang melahirkan amandemen UUD 1945 yakni pasal 24 ayat (2) menyebutkan kekuasaan kehakikma…

Putusan Mentri Agama R.I nomor 35 B tahun 1991

dalam terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa seperti yang digariskan dalam GBHN, usaha-usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja serta pengabdian pegawai negeri, baik di bidang tek…

Analisis putusan Badan Peradilan Agama

percekcokan dalam rumah tangga dalam perkara ini bukan disebabkan pihak istri tidak mampu memberikan keturunan, tetapi justru sebaliknya yaitu disebabkan suami tidak mampu memberikan keturunan.

Himpunan peraturan tentang kepegawaian jilid II

buku himpunan peraturan tentang kepegawaian ini pada umumnya memuat peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang lama namun masih berlaku yang terbaru. perlu di tegaskan buku himpunan …