Pengertian kepentingan umum (open bare orde) yang tercantum dalam penjelsan pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usa…
KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. K…
Akhir-akhir ini media massa sering mengungkap ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima, baik dari dokter ataupun dari lembaga pelayanan kesehatan. T…
Inti karangan ini menguraikan praktek-praktek dalam melaksanakan tugas memberantas penyelundupan. Penulisannya dititik beratkan pada tindakan-tindakan konkrit yang perlu diambil oleh alat-alat nega…
Buku ini menyoroti masalah tindak pidana yang terjadi di dunia perbankan, yang sebagian besarnya berujung ke kredit macet. Kemudian diuraikan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk men…
Karena kesejarahannya yang didirikan sebagai penyikapan terhadap kasus perkosaan dan kekerasan seksual pada peristiwa Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan sangat peka terhadap persoalan perlindungan …
penyelesaian pelanggaran HAM berat baik melalui sarana pengadilan (in court system) maupun melalui urgen agar indonesia tidak disandera dengan bayang-bayang sejatah yang kelam. Rekonsiliasi atau is…
Pada umumnya putusan pemidanaan yang di bawah atau melebihi tuntutan itu masih berada dalam batasan dari dakwaan, atau dikatakan tidak keluar dari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Di dalam KU…