Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 7…

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekauatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada …

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwaki…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI No. 8 T…

Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pem…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 200…

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di ba…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 21 Tahun 200…

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua s…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 13 Tahun 200…

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pem…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 24 Tahun 201…

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …

Analisis aktualisasi nilai-nilai aneka pasca diklat prajabatan pola baru dan …

Menurut Lembaga Administrasi Negara, aktualisasi nilai-nilai dasar diawali dengan penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, yang akan menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan Ranca…

Produktivitas praktik mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terintegrasi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Serial dasar-dasar Islam : menjaga aqidah, beribadah sesuai fiqih dan berhias…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negaa Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaga…

HImpunan peraturan perundang-undangan temtang kemudahan berusaha

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan kebijakan Mahkamah AGung RI Tahun 2017

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Eksekusi putusan perkara akad murabahah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pelaksanaan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan

bantuan hukum artikan sebagai jasa hukum yang khasus diberikan pada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secra cuma-cuma, baik diulur maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata us…

Eksistensi doktrin kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dalam praktek pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5700-15-6

Deskripsi Fisik

xiv, 124 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam mewujudkan peradilan …

informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diipretensi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. informasi berarti data yang telah dibentuk kedalam suatu format…

Eksistensi dan dinamika pembaharuan kesekretariatan dan kepaniteraan peradilan

Mahkamah Agung mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi organisasi termasuk bagi badan peradilan di bawahnya. Karena, telah teridentifikasi adanya kebutuhan bagi organisasi untuk l…