Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan " Open Bore Orde" Dalam Perkara Perd…

Pengadilan Yang Menyatakan Bahwa Kontrak para Pihak Adalah Batal Demi Hukum

Kewenangan Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan dibawah UU Kajian Tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-9931-6-5

Deskripsi Fisik

x,99 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 31 …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

xi,192 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga

Melakukan Survey Terkait Dengan Kehidupan Perempuan Diseluruh Indonesia

Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik

Mendeskripsikan Menganalisis Makna Maupun Kriteria Keputusan Mahkamah Agung

Pengaruh tekanan opini publik media massa terhadap kemandirian hakim

Penggiringan opini ini dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam memutus perkara karena publik atau masyarakat seperti sudah menjatuhkan vonis terlebih dahulu pada tersangka atau terdakwa yang man…

Kedudukan Fungsi dan Penilaian Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pida…

Sejauh Mana Fungsi dan Penilaian Keterangan Ahli Pada Putusan Hukum Hakim Berdasarkan Peraturan dan Kaedah dan Norma Serta Peraturan Perundang-Undangan Di dalam Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara diluar Dakwa Jaksa Penuntut Umum

Mendeskripsikan dan Menganalisa kedudukan hukum dan pertimbangan hukum dari hakim yang tandasan filosofis,sosiologis dan yuridis mengkategorikan putusan pidana diluar dakwa jaksa penuntut umum

Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Materil mahkamah Agung Tahun 201…

Putusan Hak Uji Material Mahkamah Agung RI kurung Waktu 2012 sampai 2014 dalam hak uji material

Penerapan Asas Salvabilitas Dalam penyelesaian Perkara Kepalitan

Menurut UU no 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan praktek penyelesaian perkara permohonan perlitan di KPU di Indonesia

Penafsiran Hakim Dalam Penetapan Pidana Mati di Indonesia

Landasan Filosofinya dan Kedudukan Pidana Mati Dalam Penafsiran Hakim

Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi

Hal-hal yang berkaitan dengan aspek normatif dan aturan dasar-dasar pemindaan yang menyebabkan disparitas

Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik

Kebijakan Pejabat Publik dalam Kaitannya dengan fungsi serta peran sebagai wewenang pemerintahan

RUU Mahkamah agung,Pengkajian Filosofi,Sejarah,Asas,Norma Dalam Dinamika perk…

Materi muatan RUU MA inisiatif DPR telah sesuai dengan prisip kekuasaan kehakiman yang merdeka

Titik singgung kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan…

Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena…

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian perkara kepalitan dan pe…

Filosofi asas kelangsungan usaha,penormaan dan praktik penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan PKPU

Mengkaji Model dan Rumusan Acara ( Lus colustituendum ) Pengujian Peraturan P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (LANJUTAN)

Menganalisa Eksistensi dan Efektivitas sistem promosi dan mutasi kepaniteraan

Kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informa…

Menganalisis peraturan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dari Ide Para Hakim Untuk Menyelesaikan sengketa dengan Keterbukaan Informasi publik

Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial Perjanjian Konteks Filosofi Sejarah dan …

Sejarah pembentukan komisi yudisial oleh MPR dan Bagaimana wewenang komisi yudisial berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945