Sifat keilmuan hukum islam tidak bisa dilepaskan dengan agama islam dimana ilmu hukum islam itu muncul dan bersumber. pengkajian hukum islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian terhadap agam…
Hukum suci islam adalah, sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama menge…
Untuk memperoleh hakim agung yang dapat dan berdaya guna, maka perlu ditempuh prosedur pencalonan yang prakmatis dan dapat dipertanggung jawabkan demi kewibawaan MA. seperti di negeri belanda diman…
Menimbang bahwa namun demikian sesuai dengan yurispundensi yang sudah ada apabila ternyata putusan peradilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai kete…
Keterangan saksi, di publik Penasihat hukum yang mengemukakan bahwa buku tersebut atau buku bajakan sebagaimana di terangkan parasaksi, kiranya tidak perlu lagi dipermasalahkan, dan fakta-fakta dal…
Putusan mahkamah agung RI menyangkut masalah konpetensi badan peradilan yang bersipat absolut. putusan ini digelar karena cukup menarik untuk menjadi bahan kajian bersama. persoalan juridisnya terl…
Menimbang bahwa permohonan kasasi/tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik yang timbul…
Sejak berdirinya BMN (Bombay Marchant Assosiation) tanggal 23 Januari 1947 telah memiliki tanah untuk gudang di pasar baru No. 10 di jakarta. pada tahun 1953 peruntukannya berubah menjadi sekolah G…
Kandungan materi yang dimuat dalam undang-undang ini, selain mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan agama, juga memuat hukum agama, juga memuat hukum acara yang wajib diikuti dalam memeriksa per…
Adanya niat dan usaha IKAHA untuk melebur diri dan berintegritasi kedalam satu wilayah organisasi ini, patut di sambut dengan gembira, karena seperti kita ketahui para hakim, baik berasal dari pera…
Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dibidang kesehatan masyarakat, baru-baru ini, pemerintah bersama DPRI, telah mengesahkan undang-undang baru No. 5 tahun 1997 tengtang pisikotropika. atu…
Pada edisi ini, redaksi menggelar secara lengkap P.P. No. 24 tahun 1997 yang menggantikan P.P. No 10 tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah nasional. terbitnya P.P no. 24 / th 1997 ini,…
Sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut diatas, maka ikahi juga berjuang untuk ditingkatkannya kesejahtraan para hakim dengan tuntutan berupa ada pangkat …
Sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut diatas, maka ikahi juga berjuang untuk ditingkatkannya kesejahtraan para hakim dengan tuntutan berupa ada pangkat …
meskipun ketentuan tengtang perdamaian telah ada, sebagaimana ditentukan dsalam pasal 130 HIR/154 RBg. Namun ketentuan tersebut belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, misalnya pada pasal 130 ayat…
Berdasarkan instruksi persiden repoblik indonesia Nomor 2 tahun 1980 tengtang bukti kewarganegaraan Repoblik Indonesia, pelaksanaan pemberian surat bukti kewarganegaraan Repoblik Indonesia kepada w…
Buku ini membahas tengtang aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pertanahan
Kekuasaan kehakiman dipegang oleh sebuah mahkamah agung (sebagai lembaga negeri) dan lain-lain badang kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: peradilan umum, peradilan agama, peradila…
dalam hal hakim harus mempergunakan ketentuan undang-undang sematjam tersebut diatas, maka pertama-tama ia harus menetapkan arti istilah-stilah tersebut dan setelah itu berulah menentukan apakah pe…
Penjelasan umum dari UUPA menjelaskan, " kekuasaan-kehakiman di lingkungan peradilan agama, dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang berpuncak pad…