Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman | Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Text

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

INDONESIA. Mahkamah Konstitusi RI - Nama Orang;

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadlian. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undnag-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdsarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undnag tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketersediaan

R02949 Perpustakaan PTA Makassar/rak-81 Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 347 IND a
Penerbit: Jakarta : Mahkamah Konstitusi., 2017
Deskripsi Fisik: vi, 35 hlm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 347
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Kehakiman
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar