Text

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

---

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadai dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Perististiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadai dan status hukum setiap Peristiwa Penting yang alami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang terbit dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh, untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.

---

Ketersediaan

ANO17A001-

304.6 IND a

Perpustakaan PTA Makassar

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

304.6 IND a

Penerbit

Jakarta : Mahkamah Konstitusi., 2017

Deskripsi Fisik

83 hlm.;23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

304.6

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Administrasi Kependudukan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar