Titik singgung kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan | Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Titik singgung kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan

Text

Titik singgung kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan

Dani Elpoh - Nama Orang;

Timbulnya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan khususnya yang berkaitan dengan sertifikat dapat terjadi oleh karena, sertifikat sebagai suatu beschikking ada dalam yurisdiksi (objek) peradilan tata usaha negara. Di pihak lain, sengketa kepemilikan atau sengketa hak atas tanah ada dalam yurisdiksi (objek peradilan umum (peradilan keperdataan). Dalam penilaian Philipus M. Hadjon sengketa sertifikat sengai sengketa tata usaha negara semu, karena sengketa tata usaha negara tersebut mempunyai aspek hukum perdata yang dominan.

Ketersediaan

TAN201400-1 347.01 DAN t Perpustakaan PTA Makassar/rak-74 Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 347.01 DAN t
Penerbit: Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI., 2014
Deskripsi Fisik: vii, 77 hlm. ; 23 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-602-99931-6-5
Klasifikasi: 347.01
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PENGADILAN
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar