Text

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim di hubungkan dengan independensi kekuasaan kehakiman

---

Hampir tidak dipungkiri bahwa untuk menghadirkan independensi kekuasaan kehakiman dalam bentuk proses peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan perjalanan panjang bagi hampir setiap bangsa. Di Indonesia, perjuangan untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang independensebagai perjuangan pasang surut merupakan perjuangan para ahli hukum, tetapi gagal untuk memisahkan fungsi finansial administrasi peradilan dari kekuasaan eksekutif karena tekanan. Kegagalan perjuangan tersebut kemudian berujung pada lahirnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan Pasal tersebut menempatkan kekuasaan finansial administrasi dibawah Departemen Kehakiman, sedangkan kekuasaan teknis peradilan berada di Mahkamah Agung.

---

Ketersediaan

PFP201300-1

347.014 IND p

Perpustakaan PTA Makassar

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 SUN p

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI., 2013

Deskripsi Fisik

viii, 108 hlm. ; 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Klasifikasi

347.014

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hakim

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar