Text

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

---

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pihak pembuat kebijakan mengenai hal-hal substansial yang perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, penentuan suatu perbuatan yang dapat dipodana dan dilarang

---

Ketersediaan

KRI201001-

3641 TEG k

Perpustakaan PTA Makassar/rak-77

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3641 TEG k

Penerbit

UJUNG BERUNG,BANDUNG : Nusa Media., 0

Deskripsi Fisik

xii,188 hal

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-1305-16-7

Klasifikasi

364.1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

cetakan ke 1

Subjek

HUKUM PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar