Text

Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertahanan

---

Sejatinya, urusan tanah Indonesia diatur dalam UU Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang bersemangat nasionalis dan populis, mengutamakan manusia daripada korporasi dan mencegah kesenjangan dalam kepemilikan tanah. Namun sebelum land reform berbasis UUPA sempat dijalankan, rezim berubah dan UUPA pun terpinggirkan. Hukum privat dan hukum publik jadi tumpang tindih, diperparah berbagai pelanggaran seperti pemalsuan dan penyerobotan, sehingga menyuburkan sengketa tanah di Indonesia. Timbul berbagai masalah, mulai dari tak bisa dimanfaatkannya tanah untuk kemakmuran sampai bentrokan yang memakan korban jiwa.
Buku ini menghadirkan kajian ilmu hukum tanah. kajian ini merangkum argumen dari berbagai sumber dan pengalaman penulis menangani kasus.

---

Ketersediaan

KTP000001-

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Jakarta : Granesia., 0

Deskripsi Fisik

XVI,448 HAL

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-91-0381-9

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Pertama

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar