Text

Pembaruan Hukum Pajak

---

Sejak Undang-Undang Pajak mengalami perubahan (tax reform), hukum pajak mengalami pembaruan yang sangat mendasar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai bagian hukum administrasi (administrative recht). Dalam arti, hukum pajak bersama dengan hukum administrasi memiliki subtansi hukum yang berbeda, baik dari segi sumber hukum, subjek, objek yang dipersengketakan dan lembaga peradilan yang memeriksa dan dipersengketakan dan lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sebagai contoh, hukum pajak tidak tertulis dan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pajak tidak selalu dikategorikan sebagai ketetapan, walaupun bersifat individual, konkret, dan final. Demikian pula lembaga keberatan sebagai bagian dari lembaga peradilan pajak berbeda dengan lembaga keberatan yang ada dalam kajian hukum administrasi. Selain itu, sanksi administrasi dalam hukum pajak tidak boleh dikelompokkkan ke dalam hukum administrasi karena tata cara pengenaan dan penyelesaiannya tidak dilakukan berdasarkan hukum administrasi, melainkan berpatokan pada hukum pajak. Namun demikian, hukum pajak dan hukum administrasi memiliki kedudukan yang sama sebagai hukum positif di Indonesia.

---

Ketersediaan

JAK201001-

343.04 MUH p

Perpustakaan PTA Makassar/rak-76

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 MUH p

Penerbit

Jakarta : ., 2010

Deskripsi Fisik

XIII,342 HAL

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-142-4

Klasifikasi

343.04

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

REVISI

Subjek

HUKUM PAJAK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar