Text

Kepaniteraan Peradilan Agama

---

Selain hakim, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Ketidak cakapan panitera maupun unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu pegawai yang dapat diangkat menjadi Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diambil sumpahnya oleh Ketua, sebagaimana ketentuan Pasal 27 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam struktur organisasi, hubungan panitera dengan ketua pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau garis komando, artinya secara struktural panitera melaksanakan perintah ketua pengadilan. Hubungan garis komando tersebut juga berlaku antara wakil ketua dengan panitera, karena ketua dan wakil ketua secara kolektif merupakan pimpinan pengadilan.

---

Ketersediaan

KPA200500-1

2X4.6 MUS k

Perpustakaan PTA Makassar

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6 MUS k

Penerbit

Jakarta : Prenada Media Group., 2005

Deskripsi Fisik

xiii, 262 hlm: 23cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-3925-27-2

Klasifikasi

2X4.6

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar