Kontroversi hakim perempuan pada Peradilan Islam di negara-negara muslim | Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kontroversi hakim perempuan pada Peradilan Islam di negara-negara muslim

Text

Kontroversi hakim perempuan pada Peradilan Islam di negara-negara muslim

Djazimah Muqaddas - Nama Orang;

Adanya pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa salah satu syarat bagi hakim adalah berjenis kelamin laki-laki (Dzukurah). Sementara itu, minoritas ulama Mazhab lainnya memperkenalkan perempuan menjadi Hakim, seperti ulama dari kalangan Mazhab Hanafiyah, hanya saja kebolehan ini di batasi hanya pada kasus-kasus perdata (Amwal) saja. Perempuan yang sejatinya memiliki populasi yang besar, namun kenyataan tampaknya tidak memiliki representasi yang memadai, baik dilingkungan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kesenjangan perempuan di peradilan Agama ini memunculkan beberapa asumsi yang menjadi sebab minimnya kuota Hakim perempuan di peradilan Agama yang menjadi lemahnya kesempatan untuk mengakses jabatan.

Ketersediaan

KHP2011 346 DJA k Perpustakaan PTA Makassar/rak-81 Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 346 DJA k
Penerbit: Yogyakarta : LKis Yogyakarta., 2011
Deskripsi Fisik: xxx + 298 hlm; 14,5 x 21 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 979-25-5344-4
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Cetakan Ke-1
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar