Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Text

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

INDONESIA. Mahkamah Konstitusi RI - Nama Orang;

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketersediaan

ANO201700-1 347.01 IND a Perpustakaan PTA Makassar Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 347.01 IND a
Penerbit: Jakarta : Mahkamah Konstitusi., 2017
Deskripsi Fisik: vi, 31 hlm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 347.01
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PENGADILAN AGAMA
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar