Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam

Sebagai agama yang paripurna dan komprehensif, Islam telah menggariskan hukum untuk dijalankan oleh umatnya. Dalam upaya untuk membangun masyarakat di atas nilai nilai Islam, seharusnya umat Islam …

Permendagri No. 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Undang-Undang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

388 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348 PER

Hukum Perlindungan Nasabah Bank : Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhada…

Edisi

Cet. 1, 2012

ISBN/ISSN

978-979-1305-60-0

Deskripsi Fisik

viii, 200 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.08 MAH h

KITAB Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dilengkapi Dengan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8228-183

Deskripsi Fisik

vi, 472 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 KIT

Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual

Sering terlupakan bahwa kerugian negara juga bisa timbul karena hubungan kontraktual. ketika negara menjadi pihak dalam suatu perjanjian, seperti pada proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan pem…

Pembaharuan Hukum Pajak

Edisi

Ed.Revisi. 2

ISBN/ISSN

Cet. 2

Deskripsi Fisik

xiii, 342 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 MUH p

Kewenangan Pengadilan Dalam Eksekusi Putusan Perdata Untuk Mendukung Kemudaha…

Beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung Republik Indonesia ( MA RI) turut berperan meningkatkan kemudahakan berusaha (easy of doing business) di Indonesia. Realisasinya adalah, MA telah menerbitkan…

Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Da…

Pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas Mnenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) semakin sering dilakukan di berbagai instansi pemerintah baik pu…

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1, 288 hlm 22x15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 IND p

Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif

Edisi

Cet.1, Mei 2012

ISBN/ISSN

978-602-9413-27-4

Deskripsi Fisik

xvii, 296 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 SYA k

Himpunan Undang-Undang Tentang Uang

Kumpulan berbagai perundangan tentang uang yang mencakup kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; sanksi pidana dan sanksi administratif; menunda transaksi; kewenangan kepada penyidik tindak pid…

Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Studi korban kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan tentang viktimologi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia s…

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak P…

Penyelesaian Pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System

penyelesaian pelanggaran HAM berat baik melalui sarana pengadilan (in court system) maupun melalui urgen agar indonesia tidak disandera dengan bayang-bayang sejatah yang kelam. Rekonsiliasi atau is…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Produk Departemen Agama RI Tahun 1984

Edisi

Ed-, Cet.I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 714 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.03 TJI h

Himpunan Materi Rapat Kerja Teknis Tahun 1997

Buku ini berisi tentang himpunan pembahasan teknis peradilan pada Mahkamah Agung dengan Pengadilan dari seluruh Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia

Hukum Perjanjian Kontrak : Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat…

Edisi

Cet. 2, 2012

ISBN/ISSN

979-383-116-2

Deskripsi Fisik

236 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 LUK h

Beberapa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan

-

Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Ac…

Edisi

Ed. II, Cet. I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 903 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 AZI b

Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundan…

Buku Ini memeberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan Negara Hukum yang demokratis di Indonesia