Untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, dan abdi negara yan…
Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara …
Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Mengapa demikian? Pidana penjara sampai saat in…
Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam memba…
Teori Hukum sebagai disiplin hukum yang berdiri sendiri boleh dikatakan relatif masih muda usianya. Tidak mengherankan kalau masih jarang buku-buku mengenai Teori Hukum, khususnya dalam bahasa Indo…
Sejak Undang-Undang Pajak mengalami perubahan (tax reform), hukum pajak mengalami pembaruan yang sangat mendasar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai bagian hukum administrasi (administrat…
Buku ini lahir, setelah belasan tahun penulis berobsesi menyusun sebuah buku standar tentang teori hukum (legal theory) pada umumnya, teori peradilan (judicialprudence) dan teori interpretasi (legi…
Membicarakan praktik pengadilan perdata, maka mau tak mau kita harus mengetahui teorinya. Sebab nonsense orang bisa langsung praktik zonder tahu akan teori. Untuk itulah penulis sengaja memberi jud…
Sehubungan dengan pembahasan mengenai hukum pembuktian pun tidak luput dari kutub teoretis dan kutub praktisnya, keduanya mengharmoniskan ranah das Sollen dan das Sein yang mewarnai hukum pembuktia…
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan p…
Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional. terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-…
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh negara manapun karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun realita pada saat …
Setelah sekian lama dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergantian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUDRIS) dan tak berselang berapa lama Konstitusi Republi…
Penyelenggaraan tugas pemerintahan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Prestasi kerja yang tinggi atau profesionalisme serta me…
Narkoba dan psikotropika sudah menjadi masalah nasional di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini semakin gencar melaksanakan berbagai operasi pemberantasan narkotika karena telah …
Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan menjadi undang-undang tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini yang disebut Notaris ada…
Sesuai dengan namanya, perbankan syariah muncul sebagai sistem perbankan yang pelaksanaannya berlandaskan syariat atau hukum Islam. Perbankan syariah lahir tiada lain kecuali sebagai alternatif sis…
sejak disahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban. Pengadilan agama telah diberikan kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal in…
Buku ini mencoba memberi deskripsi lebih memadai tentang dimensi teoritik, praktik beserta permaslaahannya seputar eksistensi dan problematika Pengadilan Anak Di Indonesia khususnya sesuai Undang-…