berisi tentang padoman putusan perkara kasasi perdatab agama mahkamah agung RI,
mengingat hakikatnya yang sangat erat dengan undang-undang No. 7 tahun 1989 dan kompilasi hukum islam maka kami perlu untuk melampirkannya dalam suatu himpunan seperti yang kita saksikan ini.
buku ini di isi dengan berbagai undang-undang yang mengatur tengtang pengadilan agama seperti, tentang susunan dan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 1 s/d pasal 103. dan sebagainya.
bagi umat islam, keberadaan lembaga peradilan merupakan conditio sine quanon, yakni suatu yang mutlak adanya. ia ada berbanding lurus dengan adanya islam dan pemeluknya sehingga dimana pun ada isla…
peradilan agama (UUPA) mengamanatkan bahwa penyelesaian penyelesaian harta bersama menjadi yurisdiksi agama, setelah yurisdik itu di implementasikan, tidak sedikit peradilan agama dalam bidang ters…
sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang bahwa salah satu asas undang-undang nomor 1 tahun 1974 (tentang perwakilan) adalah mempersulit perencanaan. selama ini, perencanaan sering dipe…
pada hakikatnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini kemungkinan terjadi penyimpangan.
dengan diterbitkannya buku ini diharapkan adanya keseragaman di dalam pemahaman sehingga penyelesaian perkara tindak pidana perikanan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu sebagaimana di …
Hak-hak stimewah dan kekebalan diplomatik pada awalnya dimunculkan untuk memberikan perlindungan kepada perwakilan negara agar dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam hubungan internasion…
pada dasarnya pelaksana promosi dan mutasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak hanya berdampak bagi para pegawaia an sich, akan tetapi juga memiliki peran dalam pengaruh laju perkembangan organis…
pada dasarnya, perkara perdata selalu dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan salah satu pihak yang merasa telah dilanggar hak-hak perdataannya atau kewajibannya yang tidak dilaksanakan oleh pihak lain…
setiap terjadinya sengketa, para pihak yang bersangkutan tentunya sengketa tersebut. berbagai cara dapat digunakan menyelesaikannya, baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. bahkan saat ini …
pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama dengan pihakn yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh hukum bidang banding.
untuk mewujudkan kesatuan persepsi dan pola pikir penyelenggara pelayanan peradilan dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan peradilan yang prima, di perlukan adanya suatu pedoman penyusunan stan…
hukum acara perdata ini dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya hukum materill perdata. hukum acara perdata memang diadakan untuk mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materii…
undang-undang dasar negara repoblik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah salah satu prinsip penting negara hukum adalah …
pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formolir-formolir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.
untuk melaksanakan pemeriksaan program kerja dan pencapaian target, sudah barang lebih dahulu meminta program kerja.
perubahan-perubahan dalam organisasi yudisial tidak hanya menyebabkan perombakan besar-besaran korps kehakiman pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tetapi juga sangat mempengaruhi b…
salah satu indikator keterbukaan informasi disebuah lembaga publik dapat dilihat dari kesedian informasi yang dimuat dalam website. Namun, masih ada juga yang belum menyediakan informasi publik sec…