Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (LANJUTAN)

Menganalisa Eksistensi dan Efektivitas sistem promosi dan mutasi kepaniteraan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,1408 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam rangka mendorong Percepa…

Bisa Memanfaatkan Teknologi yang ada dan Bisa Menggunakan Sebaik Mungkin

Putusan Uji Materiil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya T…

Memahami Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Menganalisa Pengaruh Putusan Uji Materil Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2015

Pengumpulan Putusan

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2000-…

Surat edaran dan peraturan mahkamah agung mulai tahun 2000-2015

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 5…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pen…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia se…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengajukan Rancangan undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me…

Anotasi undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 7…

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekauatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada …

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwaki…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI No. 8 T…

Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pem…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 200…

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di ba…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 21 Tahun 200…

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua s…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 13 Tahun 200…

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pem…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 24 Tahun 201…

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …