Buku IKON (Indikator Konstitusional) Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) 2024 merupakan instrumen panduan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengukur dan memetakan perlindungan hak ko…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan dasar yang menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan negara hukum Indonesia.Tujuan penerbitan adalah menyediakan sumber hukum primer yang komprehensif b…
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sejak awal dasawarsa delapan puluhan yang lalu kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Terutama jika dikaitkan dengan bidang ekonomi khusu…
Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil d…
Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da…
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa da…
Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negaa Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaga…
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …
Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pem…
Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua s…
Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di ba…
Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pem…
Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwaki…