Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 7…

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekauatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada …

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang…

Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang…

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa da…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwaki…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 21 Tahun 200…

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua s…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 48 Tahun 200…

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di ba…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 24 Tahun 201…

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negaa Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaga…

Anotasi UU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 13 Tahun 200…

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pem…

Pengkajian tentang pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 189 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IND p

Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

116 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 IND p

Salinan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 38/PB/2006 tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 IND s

Himpunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang pidana dan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 751 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 IND h

Himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana diluar KUH…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 IND h

Himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana diluar KUH…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 IND h

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang tata cara rekonsilia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

116 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 IND p

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.081 IND u

Masalah pertanahan tahun 1997

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 184 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 IND m

Masalah pertanahan tahun 1998

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 213 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 IND m

Pedoman Pemberkasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama Mahka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii,32 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

2x4.6 IND p