Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung Di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret …

Buku "Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012 - 30 April 2020" merupakan buku himpunan kebijakan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan…

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B…

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan p…

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana…

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh negara manapun karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun realita pada saat …

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan menjadi undang-undang tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini yang disebut Notaris ada…

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1, 288 hlm 22x15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 IND p

Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan PNS

Buku ini diterbitkan untuk mereka yang ingin memahami seluk-beluk penerimaan PNS, syarat melamar menjadi PNS, proses dan prosedur seleksi, hingga berbagai ketentuan mengena kenaikan pangkat PNS, ga…

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1993

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1996

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1997

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1998

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1999

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1999

-

Pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Agung RI : seba…

Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan tonggak hukum dan eksistensi dalam perkembangan Perpustakaan.

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI No. 8 T…

Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pem…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengajukan Rancangan undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 1…

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia se…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 2…

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pen…

Anotasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang…

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil d…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : UU RI Nomor 7…

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan : suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekauatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada …